Scroll untuk baca artikel
PEMERINTAHAN

Pemprov Sulteng Siapkan Rp33,73 Miliar untuk Penguatan Sektor Kelautan dan Perikanan

×

Pemprov Sulteng Siapkan Rp33,73 Miliar untuk Penguatan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sebarkan artikel ini

ELITANEWS.COM. PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.

“Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar,” kata Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Moh. Syafar DB, S.Pi, MP dalam konferensi pers Berani Sejahtera yang digagas Kadis Kominfosantika Agus Wahyu, Kamis (10/9/2026).

Rincian Anggaran 5 Program Utama
Anggaran tersebut diarahkan untuk lima kelompok utama:
1. Infrastruktur pelabuhan: Rp7,62 miliar.
2. Sarana produksi perikanan tangkap. Rp15,46 miliar.
3. Sarana produksi budidaya dan P2HP: Rp5,16 miliar.
4.Pengelolaan ruang laut: Rp1,85 miliar
5. Pengawasan SDKP: Rp3,64 miliar.

Sektor Perikanan Tangkap: Produksi Naik 20,8%
Pada sektor perikanan tangkap, pemerintah menempatkan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagai fokus program.

Infrastruktur:
– Pelabuhan Perikanan Mato: Rp1,62 miliar
– Pelabuhan Perikanan Lafeu: Rp6 miliar

Sarana dan Prasarana:
– Rp2,26 miliar untuk penanggulangan kemiskinan menyasar 51 rumah tangga
– Rp13,20 miliar untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan

Capaian Produksi:
Produksi perikanan tangkap meningkat dari 271.865,95 ton pada 2024 menjadi 328.393,08 ton pada 2025, atau naik sekitar 20,8 persen.

5 Daerah Sentra Produksi Tertinggi 2025:
1. Donggala: 80.180,70 ton
2. Morowali: 40.225,30 ton
3. Banggai Laut: 37.438,88 ton
4. Parigi Moutong: 31.534,10 ton
5. Banggai: 29.240,50 ton

Sektor Perikanan Budidaya: Alokasi Rp5,16 Miliar
Pemerintah mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya dan P2HP. Program mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar sistem bioflok, sarana produksi rumput laut untuk RTM, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran.

Rinciannya:
– Rp345 juta untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin
– Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas bagi 46 kelompok pembudidaya
– Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok

Capaian Produksi 2025: 330.058,72 ton bersifat sementara.
5 Daerah Sentra Produksi Tertinggi:
1. Banggai Kepulauan: 242.639,99 ton
2. Banggai Laut: 21.915,83 ton
3. Parigi Moutong: 19.945,35 ton
4. Donggala: 14.771,99 ton
5. Tojo Una-Una: 8.921,54 ton

Kesejahteraan dan Tantangan
Di sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan NTN Januari 2026 tercatat 102,24 yang menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan NTPi berada pada angka 91,43.

Meski demikian, sektor budidaya masih menghadapi tantangan berupa peningkatan biaya produksi, fluktuasi harga, produktivitas belum optimal, keterbatasan modal, serta beban konsumsi rumah tangga.

Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan
Pemerintah juga memperkuat pengelolaan ruang laut dengan anggaran Rp1,85 miliar untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Program meliputi rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok pesisir.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat dari 82,12% pada 2025 menjadi 94,40% pada Triwulan II 2026. Pada 2025 tercatat 326 pelaku usaha patuh: 247 perikanan tangkap, 26 budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.

Pengawasan didukung Vessel Monitoring System VMS senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal, serta perlengkapan Pokmaswas Rp1,74 miliar untuk 8 kelompok masyarakat pengawas.

Melalui rangkaian program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menempatkan peningkatan produksi perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, serta pengelolaan ruang laut berkelanjutan sebagai arah kebijakan utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan. (Jamal/***)