ELITANEWS.COM. PALU – Akademisi Universitas Tadulako Untad, Dr. Anshar Saleh, menilai rencana pembongkaran Mess Pondok Karya oleh PT Intim Abadi Perkasa sebagai tindakan sewenang-wenang. Pembongkaran dijadwalkan Sabtu, 10 Oktober 2026.
Penilaian itu disampaikan anggota Satgas Penyelesaian Konflik Agraria PKA Anshar dalam rapat pertemuan dengan warga yang terancam digusur, Kamis (8/10/2026, menyusul diterimanya surat pemberitahuan pembongkaran oleh warga.
Surat bernomor 021/SPB-FM/IX/2026 tertanggal 21 September 2026 tersebut ditandatangani pihak legal PT Intim Abadi Perkasa. Dalam surat disebutkan pembongkaran mess akan dilakukan Sabtu, 10 Oktober 2026 mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai dengan satu unit excavator.
Menurut Anshar, perusahaan tidak memiliki kewenangan melakukan penggusuran sepihak. Kewenangan tersebut berada pada pemerintah sesuai ketentuan berlaku.
“Karena itu saya melihat ini adalah tindakan sewenang-wenang. Dan tidak boleh dilakukan oleh sesama warga negara,” ujar Anshar.
Ia mempertanyakan pelaksanaan fungsi sosial atas Hak Guna Bangunan HGB yang dimiliki perusahaan. Menurut Anshar, HGB tidak semata memberikan hak penguasaan untuk kepentingan komersial, tetapi mensyaratkan pemenuhan fungsi sosial.
“Selama ini saya tidak melihat ada fungsi sosial yang dijalankan perusahaan, ini juga harus ditagih,” katanya.
Anshar meminta Pemerintah Kota Palu tidak tinggal diam dalam konflik agraria warga Trans LIK Tondo dengan perusahaan pemegang HGB. Ia menilai Pemkot selama ini belum memberikan perhatian memadai dan memiliki tanggung jawab penyelesaian konflik yang telah lama berlangsung.
Warga Datangi Satgas PKA
Sementara warga Trans LIK Tondo Kamis 8 Oktober 2026 kembali mendatangi Satgas PKA Sulteng di Kantor Gubernur untuk menyampaikan kondisi terakhir menjelang batas waktu pembongkaran dua hari lagi.
Warga diterima Wakil Gubernur Sulteng Renny Lamadjido, didampingi Ketua Harian Satgas PKA Sulteng Eva Bande.
Renny menyatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid untuk menjelaskan posisi pemerintah.
“Kalau saya pribadi, warga LIK dicarikan tempat yang layak untuk ditinggali sebelum digusur. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujar Renny.
Warga Mengaku Didatangi Orang Tak Dikenal
Di tengah situasi, warga penghuni Pondok Karya mengaku mendapat tekanan.
Ferdi, salah seorang warga LIK Tondo, mengatakan sekitar pukul 13.00 WITA, Kamis 8 Oktober, tujuh orang tak dikenal datang menggunakan lima sepeda motor. Mereka mendatangi Ketua RT 02 Pondok Indah dan meminta kawasan segera dikosongkan karena pembongkaran Sabtu, 10 Oktober.
Ferdi menduga kedatangan tersebut berkaitan dengan rencana pembongkaran perusahaan. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan.
Sebagai antisipasi, warga kini mendirikan posko di Kompleks Pondok Karya dan berjaga mengantisipasi kemungkinan pembongkaran. (Jml/***)
